Kamis, 20 Juni 2013 - 12:22:28 WIB
PKS Jadi Bola Liar SBY
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto percaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan berani mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Hal ini karena SBY sangat memperhatikan perimbangan kekuatan antara oposisi dan koalisi di parlemen.
"Sikap SBY tetap tak akan berubah," kata Gungun ketika dihubungi wartawan di Jakarta, kamis (19/06).
Gungun menyatakan SBY merasa lebih nyaman dengan menggantungkan posisi PKS di koalisi. Kalaupun mesti memberi sanksi, paling-paling SBY hanya akan mengurangi jatah menteri yang dimiliki PKS di kabinet. "Saya memprediksi maksimalnya pergantian menteri," ujar Gungun.
SBY menyadari dukungan 423 kursi (75,54%) partai pendukung pemerintah di parlemen bersifat rapuh. Hal ini karena dukungan tersebut tidak berakar pada kekuatan loyalitas, melainkan kepentingan pragmatis belaka.
Gungun mengatakan pemerintah bisa menghadapi persoalan besar bila mendepak PKS dari koalisi. Pasalnya PKS termasuk partai yang memiliki perolehan kursi besar di parlemen.
Menurutnya, pilihan mendepak PKS dapat mengubah konstelasi kekuatan politik oposisi dan koalisi di DPR. Artinya, PKS yang berada di oposisi bisa menghambat program pemerintah.
Sementara Golkar yang tetap berkoalisi bisa leluasa melakukan sandera politik ke pemerintah. "Golkar dengan 106 kursi (18,93%) dan PKS 57 kursi (10,18%) sama-sama bisa menjadi bola liar," kata Gungun.
Di saat yang bersamaan, kata Gungun, mitra loyalis Demokrat yang lain seperti PAN dengan 46 kursi (8,21%), PPP 38 kursi (6,79%) dan PKB 28 kursi (5%) tidak cukup kuat dijadikan sebagai basis dukungan.
"Tarik ulur dalam pengendalian kedua partai (Golkar dan PKS-red) ini dianggap penting oleh SBY," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan bahwa partainya masih menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kabar bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi.
"Untuk koalisi, kita serahkan pada Presiden SBY," ujar Fahri usai peluncuran buku otobiografi O.C. Kaligis di Jakarta, Rabu (19/06) kemarin.
Menurut Fahri, karena Presiden Yudhoyono yang memulai koalisi tersebut, maka sebaiknya dia pula yang harus menyatakan berakhirnya koalisi tersebut bila memang sudah berakhir.
Fahri mengemukakan bahwa hingga saat ini PKS sedang menunggu kelanjutan dari pemberitahuan secara lisan oleh pihak istana tersebut.
"Dia (Presiden SBY) harus ngomong baik-baik. Karena sampai saat ini dia belum mau ngomong," kata Fahri yang menegaskan bahwa keputusan Presiden SBY seharusnya tidak mendapat campur tangan dari pihak mana pun termasuk Sekretariat Gabungan (Setgab).
Sebelumnya juga pada hari Rabu (12/06) Fahri di Gedung MPR/DPR/DPD RI menyatakan bahwa pihak Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. "Iya, sudah diberitahu kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab gitu," jelas Fahri.
Sementara itu, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin pada acara serupa, dia enggan berkomentar mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Fahri.
"Sebagai Setgab saya tidak boleh berbicara atas nama Setgab kalau tidak merupakan hasil daripada rapat, jadi saya tidak boleh mengeluarkan pendapat pribadi saya," kata Amir juga usai peluncuran buku otobiografi O.C. Kaligis di Jakarta.
Fungsionaris Demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan bahwa sejauh ini Setgab belum menggelar rapat perihal persoalan tersebut.
Namun Amir menegaskan bahwa kapan pun diperlukan, rapat tersebut sewaktu-waktu dapat digelar.
Pada hari Selasa (11/06) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat dengan partai koalisi pemerintahan, namun dalam rapat tersebut PKS ternyata tidak diundang.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan lalu mengemukakan bahwa partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian.
Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, Selasa malam.
Tidak diundangnya PKS dalam rapat tersebut, sebagai bentuk kekecewaan koalisi terhadap sikap partai tersebut.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan perekonomian dan mengamankan kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 agar dapat segera disetujui DPR.
"Kemudian yang terakhir tentang PKS, koalisi sangat kecewa. Kita harapkan seharusnya dalam suasana strategis seperti ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, kita seharusnya bersama-sama, iya kan. Tapi ternyata PKS berbeda dengan kita, iya kan, saya pikir itu, dan tentunya koalisi sangat kecewa," tandasnya. (K-2/Roy)
0 komentar:
Posting Komentar