PKS Tetap Tolak Kenaikan BBM Dan Siap Keluar Dari Koalisi

Jumat, 07 Juni 2013 - 15:03:08 WIB
PKS Tetap Tolak Kenaikan BBM Dan Siap Keluar Dari Koalisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Ambon) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Anis Matta menegaskan bahwa partai politik (parpol) yang dipimpinnya tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah.

"Sikap partai tetap dengan komitmen awal untuk membela kepentingan rakyat sehingga menentang rencana pemerintah tersebut," katanya di Ambon, Jumat (7/06).

Anis berada di Ambon dalam rangka berkampanye untuk Said Assagaff - Zeth Sahuburua (SETIA) yang mengikuti Pilkada Maluku pada 11 Juni 2013.

Ia menyatakan sikap PKS tidak bertujuan menaikkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada 2014.

"Kepentingan rakyat harus diperjuangkan dan ini komitmen PKS untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dampak terhadap berbagai sektor yang pada akhirnya menyengsarakan masyarakat," ujarnya.

Keputusan menolak kenaikan harga BBM ini pun dengan konsekuensi keluar dari koalisi.

"Koalisi itu tujuannya untuk menyejahterakan rakyat melalui kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sekiranya koalisi ternyata menyengsarakan rakyat, maka PKS harus mengambil sikap mengkritisi," tegas Anis.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM), Jero Wacik, mengatakan pemerintah dengan berat hati mengusulkan opsi untuk menaikkan harga BBM menyusul gejolak harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini.

Menurut dia, harga BBM sebesar Rp.6.000 per liter pernah terjadi pada tahun 2008. "Untuk harga jual eceran premium dan solar akan naik Rp. 1.500 per liter, dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000," ujarnya.

Jero menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Februari lalu telah mencapai AS$121,75 per barel. Nilai itu naik dari Januari yang mencapai AS$115,91.

Angka ini sudah sangat jauh dari asumsi makro APBN 2012, yakni ICP sebesar AS$90 per barel. Selain itu, keadaan ekonomi dunia yang terus melambat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengajukan APBN-P 2012 kepada DPR.

Untuk opsi yang kedua, kata Jero, terpaksa diambil pemerintah agar masyarakat tidak panik ketika harga ICP mengalami kenaikan setiap tahun.

"Dengan adanya opsi ini, kita akan terbiasa menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia,"ujarnya.

Seiring dengan rencana penyesuaian harga BBM, pemerintah berjanji akan memberikan sejumlah kompensasi, antara lain untuk perlindungan kepada masyarakat tidak mampu, transportasi, pangan dan bantuan pendidikan berupa beasiswa.

Sebelumnya (4/06), Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan kenaikan BBM memang akan merugikan masyarakat miskin, rentan miskin, dan menengah.

"Karena itu, kalau BBM harus naik, maka harus ada kompensasi untuk mereka, karena kalau tidak, maka mereka akan pasti 'tenggelam' akibat kemiskinannya," katanya. (K-5/el)