Nasional ( Politik ), Jumat 22 Februari 2013

Jumat, 22 Februari 2013 - 03:25:56 WIB
KPU Harus Meminimalisir Model Kampanye Parpol Berlebihan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Kampanye dengan cara tradisional dan face to face bisa meminimalisir pembengkakan anggaran, dan meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses pemilu.

Dosen Fisip UI dan Wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah Chusnul Mar'iyah, mengatakan sistem atau cara-cara kampanye yang sekarang harus dirubah, dan sebaiknya KPU bisa memberikan pelayanan kampanye untuk di daerah pemilihan para caleg yang akan mengikuti pemilu.

"Model kampanyenya dirubah, tidak usah semua kampanye di iklankan di TV nasional. Kan ada daerah pemilihan, nah KPU di daerah bersangkutan tersebut buat acara kampanye debat kandidat, perkenalkan kepada rakyat dan dipertemukan face to face," ucap Chusnul dalam acara diskusi publik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, yang bertajuk "Partai Politik dan Korupsi : Akar masalah dan pemecahannya" di Auditorium Pusat Dakwah, Jalarta, Kamis (21/2).

Chusnul berpendapat seperti itu, karena ia melihat untuk memperoleh dukungan dari partai politik dan mendapatkan nomor caleg, itu harus dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Jadi tidak aneh pula jika sekarang caleg-caleg dari partai politik itu banyak dari kalangan pengusaha. 

Chusnul mengingatkan harus berhati-hati dengan para caleg pengusaha tersebut. "Untuk jadi caleg itu harus punya biaya banyak, dari mana uangnya? Sebagian besar dikuasai oleh pengusaha, cara pandangnya masih cara pandang bisnis, maka nanti apa yang ia keluarkan harus mendapatkan provit dari itu," ujar Chusnul.

Bahkan Chusnul merasa miris dengan keadaan politik sekarang, ia merasa pendidikan politik untuk masyarakat sudah rusak oleh kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Ia menceritakan, partai politik di Indonesia itu uangnya tidak jelas. Tidak seperti di Amerika yang keuangan partainya itu hasil dari iuran anggota partai.

"Rakyat itu dirusak habis oleh tokoh parpol dan parpolnya sendiri, itu karena takut tidak menang. Kalau di Amerika ada iuran untuk partai dari anggota partai tersebut. Ya seharusnya kader partai yang mempaunyai KTA itu bisa kolektif untuk membantu keuangan pertai, namun ini tidak demikian di Indonesia," bebernya.

Chusnul menanyakan Jadi dari mana partai itu hidup, dari mana partai itu dapat uang? Padahal organisasinya besar, terus biaya untuk money politic lebih besar. Berawal dari itulah ia menyarankan agar merubah model berkampanye, agar meminimalisir hal-hal yang sudah terlanjur menjadi lumrah, yang sekarang terjadi.

Tak luput Chusnul berujar, untuk KPU itu harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dibidangnya, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Karena baik buruknya KPU itu berasal dari orang-orang di dalamnya. "Buat KPU-nya itu orang-orang yang memang mengerti dan ahli di bidangnya. Nah kalau tidak, nanti akhirnya biaya operasional untuk mengawasinya jadi mahal," pungkasnya. (K-4/Roy)