Kamis, 10 Januari 2013 - 13:49:15 WIB
Kampanye Parpol, KPU Harus Cepat Tetapkan Aturan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Meski sudah bisa berkampanye, parpol belum akan menggunakan secara masif. Mereka akan menjaga stamina hingga tanggal 9 April saat pemilu legislatif digelar.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyusun sistem kampanye dengan mendetail, mulai kampanye umum hingga kampanye khusus yang sifatnya pendekatan persuasif dari rumah ke rumah.
Ketua DPP PKB Malik Haramain mengatakan, pada tahap kampanye yang sudah dimulai bulan Januari, partainya akan membuat spesifikasi karakteristik massa yang menjadi pemilih di wilayah-wilayah tertentu. PKB juga akan tetap berhitung untuk menggenjot basis massa yang potensial.
Ketua DPP PPP Irgan Chairul Mahfidz mengatakan, pada masa-masa awal kampanye, PPP lebih fokus pada sosialisasi program dan menggalang basis kekuatan partai secara umum ke pelosok-pelosok desa.
Pada langkah pertama ini, kata dia, para kader partai harus menyampaikan visi dan misi partai secara luas kepada masyarakat, khususnya pada kalangan masyarakat yang berpotensi mendongkrak suara partai. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 15:26:46 WIB
KPU Harus Uji Publik 10 Parpol Peserta Pemilu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi mengatakan, uji publik yang dimaksud adalah memampang (mempublikasikan) profil parpol yang lolos verifikasi faktual di seluruh kantor KPU, mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Materi yang dipublikasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan di tingkatan masing-masing.
Adapun yang dipampang di kantor-kantor KPU dan KPUD tersebut adalah hal-hal yang diverifikasi oleh KPU dan KPUD sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. yakni mengenai lambang dan status badan hukum parpol, alamat kantor dan nama jajaran serta alamat pengurus di tingkat provinsi, alamat kantor dan nama serta alamat pengurus di tingkat kabupaten/kota, alamat kantor dan nama serta alamat pengurus di tingkat kecamatan, dan nama serta alamat sejumlah (1000 atau 1/1000) anggota.
"Agar publikasi bisa mencapai sebanyak-banyaknya anggota masyarakat, sehingga uji publik menjadi lebih komprehensif dan fair, ada baiknya KPU/KPUD memasang hal-hal tersebut di media massa cetak dan online sebagai advertorial. Karena bisa diakses publik secara lebih luas untuk diuji kebenarannya, KPU/KPUD bisa menepis adanya dugaan KPU/KPUD hanya menjadi kaki-tangan parpol status quo untuk mengeliminasi parpol lain agar tidak bisa mengkuti proses pemilu," kata Adhie dalam siaran pers yang diterima Komhukum.com di Jakarta, Kamis (10/01)
Dengan adanya transparansi tersebut, kata Adhie KPU dan KPUD bisa melangkah ke proses lanjutan persiapan pemilu. Pemilu yang baik lanjut Adhie memang harus dimulai dengan prosesnya yang harus jujur, transparan, dan adil.
"Pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas dan rahasia akan menjadi mesin demokrasi untuk memproses lahirnya penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) yang baik. Sebaliknya, bila pemilu diawali dengan proses yang tidak jujur, penuh menipulasi, hanya akan menghasilkan legislatif dan eksekutif korup, seperti hasil pemilu 2009," tandasnya. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 16:23:51 WIB
ICW Desak KPU Tetapkan Peraturan Dana Kampanye
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Dana kampanye menjadi masalah yang sangat krusial dan jika kampanye tidak diatur secara ketat, akan membuka peluang untuk melakukan kecurangan," kata Koordinator Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan pada konferensi pers "Dana Kampanye Pemilu Legislatif" di Jakarta, Kamis (10/01).
Abdullah menilai perumusan aturan teknis terkait dana kampanye harus menjadi fokus KPU setelah peserta pemilu resmi ditetapkan.
Dia mengatakan peraturan dana kampanye seharusnya sudah dirumuskan tiga hari setelah penetapan peserta pemilu verifikasi parpol.
"Bahkan, idealnya aturan teknis dana kampanye itu sudah disusun sebelum penetapan parpol peserta pemilu," katanya.
Dia menambahkan pembukuan dana kampanye harus dilaporkan 14 hari sebelum kampanye pemilu dilakukan.
Kewenangan KPU terkait dana kampanye dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Legislatif Nomor 8 tahun 2012, peserta pemilu berkewajiban menyerahkan rekening khusus dana kampanye saat pendaftaran, sumber dana kampanye pemilu, larangan dana kampanye, kewajiban pencatatan dana kampanye, kewajiban melaporkan dana kampanye dan proses audit dana kampanye.
"Pemilu 2014 diprediksi akan sangat mahal dan perputaran uang dana kampanye akan sangat tinggi," katanya.
Karena itu, dia mengaku khawatir akan ada ruang bagi para peserta pemilu untuk memanipulasi kejelasan identitas sumber dana sumbangannya.
"Dengan demikian, perlu pengaturan teknis KPU dalam membangun aspek transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye peserta pemilu," katanya.
Selain itu, dia menilai peran KPU penting untuk memberikan kesempatan sama dan adil (equal battle field) dan kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk menang kepada semua peserta pemilu. (K-5/el)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 17:09:24 WIB
Roy Suryo Ditelepon SBY, Jadi Menpora Baru
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Saya dengar begitu (Roy Suryo), sudah definitif, langsung ditunjuk Pak SBY," kata Mubarok.
Bahkan Roy Suryo ketika dikonfirmasi mengatakan, kebenaran kabar tersebut dan membenarkan bahwa dirinya memang dipanggil hari ini ke Istana Negara. Namun, enggan memastikan apakah benar dirinya dipilih jadi Menpora.
"Kalau dipanggil saya jawab iya. Tetapi belum tentu saya, kan banyak juga yang dipanggil," kata Roy kepada wartawan lewat teleponnya, di Jakarta, Kamis (10/01).
Meski begitu Roy hanya tersenyum dan tertawa saat ditanyakan mengenai obrolan apa saja saat Anggota Komisi I DPR ini dipanggil ke Istana, termasuk perbincangan mengenai kabinet.
"hehehe,,,yaaa begitu, tapi nanti saja saya tidak berani," kata Roy.
Hanya saja pakar telematika ini membenarkan bahwa secara tertulis dirinya memang dinobatkan menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Menpora.
"Iya (secara tertulis), tapi lisan belum, biar nanti diumumkan langsung saja, kan banyak yang sudah siap-siap dilantik pakai jas tapi tidak jadi," candanya.
Meski demikian, Roy mengatakan yang menghubunginya bukanlah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya harus jawab ya, tapi bukan dari pak SBY-nya langsung," kata Roy Suryo
Namun, Roy mengatakan SBY bisa saja menghubungi orang lain soal jabatan Menpora. "Saya nggak boleh GR (gede rasa), bisa saja saya hanya salah satu di antaranya. Tunggu saja pengumuman resmi," kata Roy Suryo.
Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok sempat mengatakan bahwa Presiden SBY telah menunjuk Roy Suryo sebagai pengganti Andi Mallarangeng yang terkena kasus Hambalang. "Mungkin Pak Mubarok sudah mendengar, tapi saya belum," imbuhnya.
Roy pun menegaskan siapa saja yang terpilih menjadi Menpora mengemban tugas yang berat. "Tugas Menpora itu berat, mulai dari PSSI, Persiapan Sea Games di Myanmar, dan Kasus Hambalang," tukasnya (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 17:17:51 WIB
Jumat Besok, Presiden Umumkan Menpora Baru
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Besok diumumkan, besok akan diumumkan," kata Sudi menanggapi pertanyaan seputar pengisian jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga saat dicegat wartawan seusai menghadiri rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/01).
Saat ditanya siapa calon-calon yang tengah ditimang Presiden, Sudi mengelak berkomentar. "Besok diumumkan, tunggu saja," katanya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam saat ditanya wartawan mengatakan Presiden kemungkinan akan memgumumkan nama Menpora yang baru besok, Jumat (11/01).
Namun demikian, ia juga tidak bersedia menyebutkan nama-nama calon Menpora yang telah dikantongi Presiden.
Sementara itu, Anggota DPR dari Partai Demokrat Roy Suryo pagi ini mendatangi Istana Presiden. Kabar berkembang, Roy Suryo dipanggil terkait pengisian jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Julian Aldrin Pasha mengakui, Roy Suryo datang ke Istana Presiden. Namun demikian, ketika dikonfirmasi apakah bertemu Presiden, Julian tidak mau menjawab.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga menolak untuk mengomentari apakah kedatangan Roy Suryo untuk menjadi calon Menteri Pemuda dan Olaharga. "No coment," katanya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, kedatangan Roy Suryo ke Istana untuk membenahi masalah laman presidensby.info yang sempat diretas.
Namun dia mengelak apakah Roy Suryo bertemu Presiden atau tidak. "Tadi pagi saya panggil untuk membenahi, dia kan ahlinya," katanya. (K-2/yan)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 09:20:09 WIB
Rieke: Mimpi Saya Jawa Barat Jadi Provinsi Riset
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Keberadaan 16 perguruan tinggi negeri (PTN) dan ada 343 perguruan tinggi swasta (PTS) di luar perguruan tinggi Islam. Maka mimpi saya Provinsi Jabar jadi provinsi riset dan ilmu pengetahuan," kata Rieke Diah Pitaloka di Bandung, Kamis (10/01).
Namun, kata Rieke, adanya 16 PTN dan 343 PTS di Jawa Barat malah tidak berbanding kondisi dan tingkat pendidikan masyarakatnya.
Oleh karena itu, cagub Jabar yang didampingkan dengan aktivis anti korupsi Teten Masduki ini menyatakan salah satu cara agar Jabar jadi provinsi riset dan ilmu pengetahuan adalah dengan peningkatan riset dan menambah anggaran riset untuk para peneliti.
"Saya berharapnya agar riset ditingkatkan, tidak ada sebuah negara yang maju kalau risetnya lemah," katanya.
Menurutnya, kebijakan politik anggarannya dari legislatif juga harus memberikan peluang lebih besar untuk riset atau penilitian.
Selain itu, kata Rieke, untuk ke depannya ia berharap untuk melibatkan kalangan akademisi untuk urusan riset atau penelitian karena sebuah negara tidak akan bisa maju tanpa riset yang baik.
"Dukungan dari para akademisi merupakan doa sesepuh menjadi hal yang penting, termasuk konsep visi misi," kata Rieke yang merayakan ulang tahun ke-39 nya baru dirayakan oleh para guru besar seluruh PTN se-Jabar. (K-5/el)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 08:13:56 WIB
Partai Republik Tolak Disebut "Partai Gurem"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Apa media juga bisa menerima bila disebut sebagai 'koran gurem'? Jangan biasakan membuat labeling 'partai gurem'," kata Marwah Daud Ibrahim melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis (10/01).
Marwah meminta media untuk tetap menggunakan istilah "partai yang tidak lolos verifikasi" agar tetap netral dan tidak menyinggung partai-partai yang gagal menjadi peserta Pemilu 2014.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan 10 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi partai politik di kantor KPU Jakarta yang berlangsung hingga Selasa (8/01) dini hari.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa 24 partai politik tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014.
"Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung," kata Husni Kamil Malik membacakan ketetapan.
Partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014 adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sebanyak 24 partai politik yang lain dinyatakan tidak lolos dan gagal menjadi peserta Pemilu 2014. (K-5/el)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 08:08:45 WIB
Anggaran Blusukan SBY Harus Akuntabel
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Devie mengungkapkan, blusukan yang dilakukan Presiden SBY juga harus akuntabel. Jangan sampai katanya, dana bantuan yang digelontorkan Presiden SBY ke setiap kampung yang didatanginya saat blusukan menjadi masalah di kemudian hari.
”Harus ada persamaan persepsi yang disebut turun ke bawah apa sih, tentu ada dialog, lalu di-follow up, kemudian ada realisasi,” tandasnya kepada Komhukum.com di Jakarta, Kamis (10/01).
SBY sendiri pada hari Selasa (8/01) membantah dirinya meniru gaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kerap blusukan. ”Ini sudah (saya lakukan) sejak tahun 2004,” ujar SBY saat berada di pos pendakian Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat.
SBY juga menyangkal kunjungan kerjanya sebagai pencitraan untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat yang tengah turun. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 08:00:27 WIB
SBY Blusukan, Demi Dongkrak Capres Demokrat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, SBY ingin mempertajam citranya sebagai pemimpin yang simpatik di mata publik dan dekat dengan rakyat jelata.
SBY, kata Gun Gun, berharap penguatan ketokohannya di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi akseptabilitas dan popularitas figur yang dijagokan dirinya sebagai calon presiden (capres).
”Meski begitu, tetap saja citra ini tidak bisa ditularkan pada sosok pemimpin yang akan diusung Partai Demokrat pada Pilpres 2014 nanti,” ujar Gun Gun kepada Komhukum.com di Jakarta, Kamis (10/01)
Menurutnya, adalah sebuah kewajaran apabila publik banyak berspekulasi menanggapi kunjungan tanpa jadwal Presiden ke berbagai pelosok karena selama ini hal tersebut tidak lazim dilakukan. Terlebih, di sela kunjungan, SBY menggelar jumpa pers.
”Ini kita lihat soal momentum. Kenapa baru sekarang? Kalau sebelumnya hal ini konsisten dilakukan, tentu tidak ada muncul rasa janggal di tengah masyarakat. Kalau sekarang, tampak publik skeptis terhadap performa SBY,” jelasnya.
Gun Gun mengingatkan, tahun 2013 merupakan tahun kontestasi. Seharusnya yang diperkuat Presiden adalah skenario dan desain kinerja menteri dari partai politik. Ini terkait dengan loyalitas ganda antara kinerja di pemerintahan atau kerja untuk parpolnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada hari Jumat (4/1) pagi tanpa ada pemberitahuan lebih dulu kepada pemerintah setempat. Presiden bersama Ibu Negara sempat berdialog dengan masyarakat setempat. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 07:46:00 WIB
Kunker DPR Ke Luar Negeri, Omong Kosong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Menurut Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kajian (PSHK) Ronald Rofiandri, pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan, dan beberapa pimpinan fraksi pernah mengemukakan rencana serta dukungan mereka soal moratorium kunjungan kerja ke mancanegara, tetapi itu hanya sebagai reaksi spontan karena dihadapkan pada kritik publik dan pertanyaan wartawan.
”Saya khawatir ini hanya sikap reaktif saja lantaran kritik publik dan ekspose media begitu besar bila ada rombongan anggota DPR ketahuan berkunjung ke luar negeri. Dijawablah oleh pimpinan DPR akan ada moratorium kunjungan kerja agar DPR tidak semakin babak belur,” ujar Ronald kepada Komhukum.com, lewat ponselnya di Jakarta, Kamis (10/01) .
Karena itu, kata dia, wacana moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bukan sematamata inisiatif terobosan dari pimpinan DPR. Wacana yang sudah pernah dimunculkan pada akhir tahun 2010 dan 2011 ini juga tidak memberi efek serius dan signifikan terhadap pola perencanaan studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri. Apalagi terhadap kualitas produk legislasi.
Diberitakan sebelumnya, anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri untuk tahun 2013 ini melonjak tajam hingga 56% dibanding tahun 2012 lalu. Total alokasi anggaran untuk membiayai perjalanan dinas para wakil rakyat di Senayan ke berbagai negara untuk tahun ini mencapai Rp. 249 miliar. Pada tahun 2012 lalu alokasi anggaran perjalanan DPR ke mancanegara sebesar Rp. 140,1 miliar. Pada tahun 2011 total anggaran kunjungan luar negeri DPR Rp. 137,4 miliar. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamis, 10 Januari 2013 - 07:38:14 WIB
DPR Akui Kunker Ke Luar Negeri Sebagai Kedok
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
”Daripada ke luar negeri, jauh lebih baik para wakil rakyat mengutamakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan agar langsung mengetahui persoalan konstituen,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/01).
Sedangkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memandang, santernya tudingan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri sebagai kedok bagi anggota DPR berwisata itu memang sedikit terbukti. Ada sejumlah wakil rakyat yang melakukan kegiatan di luar tugas pokok. Karena itu, Priyo kembali mengusulkan untuk memperketat kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.
Dia menyatakan, pimpinan DPR akan segera melakukan rapat konsultasi dengan sembilan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas soal kunker ke luar negeri.
”Salah satu yang akan dibahas adalah wacana moratorium kunjungan ke luar negeri. Saya sependapat jika kunjungan anggota DPR hanya untuk yang penting saja seperti undangan pertemuan-pertemuan internasional yang membawa nama lembaga. Sedangkan kunjungan kerja untuk menuntaskan rancangan undang-undang akan sangat ditentukan mana yang paling prioritas,” jelasnya. (K-2/Roy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rieke Rayakan Ulang Tahun Bersama Guru Besar ITB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Ini mungkin ulang tahun yang spesial buat saya. Tapi sayang suami dan anak-anak saya tidak bisa hadir," kata Rieke Diah Pitaloka sebelum meniup kue ulang tahunnya.
Oleh Hendarmin Ranadireksa, calon gubernur Jabar dengan nomor urut lima ini dihadiahi dua buah buku, salah satunya berjudul "Ketahanan Pangan Untuk Paru-Paru Dunia".
Pada hari jadinya tersebut, di hadapan para guru besar dari perguruan tinggi negeri lainnya, Rieke membacakan dua buah puisi karya orang lain dan dirinya berjudul "Pilih Jalan Ini" dan "Sumpah Saripah".
Ia mengatakan, sebelum merayakan hari ulang tahunnya bersama para guru besar, terlebih dahulu dirinya merayakan bersama suami dan para anaknya.
"Sebetulnya tadi pagi, sebelum dirayakan di sini saya sudah merayakan bersama suami dan anak-anak saya. Karena anak kembar saya, Jalu Manon Badrika dan Jalu Wisesa itu juga hari ini tepat satu tahun. Baru punya umur satu. Tapi saya ucapkan terima kasih karena sudah ada yang mau merayakan," katanya. (K-5/el)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hitung Cepat Pilkada Pamekasan Menangkap ASRI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Pasangan nomor urut tiga memenangi Pemilukada Pamekasan versi hitung cepat. Ini sudah hasil final karena datanya sudah masuk 100%," kata Direktur Utama Proximity, Wima Edi Nugroho di Surabaya, Rabu (9/01).
Pasangan ASRI didukung PPP, Partai Demokrat, PAN, Hanura dan PKS. Sehari-hari, Achmad Syafii merupakan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, sementara wakilnya Kholil Asy'ari adalah Ketua DPRD Pamekasan asal PPP.
Sementara untuk pasangan lainnya, yakni calon bupati incumbent Kholilurrahman-Masduqi (KOMPAK) mendapat suara 44,71%. Pasangan nomor urut dua itu didukung oleh PKB, PBB, Golkar, PDIP dan PBR.
Pasangan lainnya, yakni nomor urut satu Al Anwari-Kholil hanya meraup suara 1,53%. Pasangan ini didukung PKNU, Partai Republikan dan 14 parpol non-parlemen.
"Hasil hitung cepat ini bukan perolehan suara resmi. Nantinya, keputusan akhir atau yang resmi adalah rekapitulasi manual hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan," ujar Wima.
Wisma menjelaskan pihaknya melakukan penghitungan cepat pada Pemilukada Pamekasan dengan menggunakan sampel sebanyak 61.159 pemilih di 150 tempat pemungutan suara (TPS), dari jumlah pemilih tetap sebanyak 642.808 orang di 1.582 TPS, dengan ambang batas kesalahan hanya 1%.
"Sebanyak 71,01% pemilih tercatat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada, dan sisanya 29,99% tidak menggunakan hak pilih," ucapnya.
Ia juga memerinci, peta kekuatan pasangan KOMPAK terdapat di tiga dari 13 kecamatan di Pamekasan, yakni Pasean, Batumarmar dan Kadur.
"Sementara 10 kecamatan lainnya dimenangkan pasangan ASRI, yakni Kecamatan Tlanakan, Propo, Pademawu, Galis, Kota, Pegantenan, Palengakan, Pakong, Larangan dan Waru," katanya. (K-2/yan)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PBNU: Parpol Telah Gagal
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Partai gagal mendidik massanya, partai masih menonjolkan kepentingan sendiri. Sudah jelas partai sudah tidak lulus, tapi masih saja ngotot bahkan demo. Sikap itu tidak mendidik rakyat, tetapi mencederai makna demokrasi," kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj dalam acara refleksi akhir tahun 2012 dan outlook 2013, di Gedung PB NU Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, Rabu (9/01).
Menurut Said Aqil, kegagalan partai politik tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kader-kader parpol di DPR dan kementerian yang terlibat kasus korupsi.
"DPR di mata rakyat sudah tidak ada harganya. Karena banyak anggota DPR mengkorupsi uang rakyat. Sangat tidak pantas wakil rakyat mengkorupsi uang rakyat," kata Said Aqil.
Menurut Ketua Umum PB NU itu, agar politik dan partai politik tidak gagal dalam menjalankan peran dalam pembangunan bangsa dan negara, partai politik dan bangsa ini perlu menata kembali demokrasi yang berdasarkan falsafah dan tradisi bangsa.
Saat ini kata Said Aqil, KPU telah memutuskan 10 parpol lolos menjadi peserta pemilu, itu merupakan langkah lebih baik dari sebelumnya.
"Saya setuju dengan keputusan KPU yang meloloskan 10 parpol, bahkan seharusnya kalau perlu hanya lima parpol yang lolos ikut pemilu," tandas Said Aqil. (K-5/yan)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasca Vonis Angie, KPK Akan Usut Keterlibatan Wayan Koster
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Nama Wayan Koster memang sudah tidak asing lagi. Ia kerap disebut-sebut sebagai orang yang ikut menikmati duit dari hasil pengurusan proyek sarana dan prasarana Wisma Atlet SEA Games di Palembang dan proyek universitas di Kemendiknas yang diberikan oleh perusahaan milik M Nazaruddin, Grup Permai. Uang itu diduga diantar oleh dua sopir dan kurir anak buah Nazar dan diterima oleh staf anggota komisi X DPR RI itu.
Menurut mantan anak buah Nazaruddin, Yulianis, ada sekitar 17 setoran yang dia antarkan untuk Angie dan Koster. Besaran nilainya sekitar Rp. 11,13 miliar dan 2,35 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp. 21,15 miliar. Total setoran mencapai Rp. 32,28 miliar.
Menurut KPK nasib Koster akan ditentukan saat hakim menjatuhkan vonis pada terdakwa Angie, sapaan akrab Angelina Sondakh. Tak hanya itu, KPK juga berjanji akan mengusut keterlibatan Koster mana kala putusan hakim nanti mengarah pada keterlibatan Angie yang secara bersama-sama memperkaya diri dan atau orang lain dan perusahaan tertentu.
"Kasus ini belum berhenti di Angelina. Itu nanti akan ditindak bila ada bukti yang mengarah ke sana," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (9/01).
Johan mengatakan pihaknya tidak akan gegabah untuk mengambil langkah hukum bila fakta persidangan belum mengarah ke sana. Yang jelas, imbuh Johan, pihaknya akan membangun konstruksi hukum untuk mengusut siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam proyek yang telah menyeret petinggi-petinggi parpol itu.
"Nah bangunan ini tentu dari pengakuan dan bukti-bukti yang ada sehingga ada nama-nama itu yang muncul untuk kemudian divalidasi terhadap terdakwa," tegasnya.
Lalu, apakah vonisnya nanti akan dijadikan dasar untuk menyelidiki orang-orang yang disebut dalam dakwaan, Johan secara tegas menyatakan akan dikorek. "Iya (akan diselidiki)," pungkasnya. (K-5/Achiel)
0 komentar:
Posting Komentar